Trik Murahan Poli(tikus) Memasang Orang Terkenal di Alat Kampanye, Sudah Gak Zaman !
Tepatnya hari ini, setelah saya selesai memberikan pembelajaran di kelas,
saya masuk ruang basecamp praktikan. Sejenak
melepas penat dan lelahnya kegiatan belajar mengajar. Tiba-tiba salah satu teman
saya menunjukan gambar yang lumayan menggelikan. Yah, gambar itu merupakan alat
kampanye -pamflet calon legislatif dengan total tiga gambar. Gambar pertama ada
seorang laki-laki menggunakan semacam sarung tinju dan bertuliskan “nama calon
anggota DPRD”. Gambar kedua ada seorang laki-laki paruh baya dengan di temani
artis Chintya Lamusu dan bertuliskan “nama calon anggota DPR RI (Papahnya
Chintya Lamusu)”. Gambar ketiga saya kira paling sering kita jumpai di
jalan-jalan -jika musim pemilihan, yah seorang laki-laki dan di belakangnya ada
calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bertuliskan “nama calon anggota DPR
RI”. Sejenak saya mengernyitkan dahi -masih belum ngeh. Setelah semua “nyawa” terkumpul barulah saya tertawa terbahak-bahak.
Usut punya usut ternyata itu merupakan salah satu materi pembelajaran Geopolitik,
yang baru hari ini disampaikan oleh teman satu praktikan, sebut saja namanya Yustin Anjani.
Setelah saya “tertawa” dengan renyahnya. Sejenak saya berpikir, kok saya baru
ngeh ya. Selama ini ada trik dalam “menjual”
nama calon legislatif agar laku. Yah.. Bersandar pada tokoh-tokoh yang sudah di
kenal masyarakat luas, misalnya Tokoh Nasional ataupun artis macam gambar kedua
tadi. Tapi, jujur sampai detik ini saya bingung maksud dari gambar pertama
-sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apa maksud
?
________
Menjelang tahun politik, 2019, jalan-jalan dan gang-gang mulai dipenuhi
oleh gambar-gambar calon-calon legislatif yang ingin berjibaku dipagelaran pemilihan
legislatif (DPRD, DPR, DPD dan Presiden). Okelah, calon-calon presiden sudah
punya nama yang mentereng dimata
masyarakat Indonesia. Jadi tak perlu bersandar pada tokoh-tokoh, kenapa ? ya karena
mereka sendiri merupakan tokoh tersebut. Lantas mau bersandar pada siapa ? yang
jelas hanya pada Tuhan mereka harus bersandar eaaa.. bukan..bukan itu yang ingin
saya perdebatkan, melainkan calon-calon poli(tikus) kelas “teri” yang ingin
menduduki beberapa kursi dewan. Mengapa mereka
bersandar pada tokoh-tokoh macam Prabowo atau artis sekaliber Chintya Lamusu ?
jawabannya cuma satu, agar laku. Yah, mereka berusaha meyakinkan para pemilih
bahwa dibelakangnya ada dukungan langsung “Prabowo” atau sekadar mengamankan
suara para fans Chintya Lamusu. Miris memang.. seharusnya bukan itu yang harus
mereka jual, melainkan program serta kinerja dan kepercayaan masyarakat lah
yang harus mereka kantongi agar
melesat menuju senayan atau gedung-gedung DPRD.
Memang tidak salah bersandar pada tokoh-tokoh besar, akan tetapi apakah
benar tokoh tersebut sudah menyetujui dan memilih poli(tikus) macam “kalian”
untuk dijadikan kaki tangannya ? belum tentu kan? Itu hanya sebatas trik
murahan dan (mungkin) ilegal -memajang foto tokoh tanpa memiliki izin. Imbasnya
dalam pemilihan legislatif masyarakat Indonesia mulai jenuh. Itu yang saya alami sendiri. Jujur pada pesta
demokrasi Tahun 2014 kemarin, saya kebingungan ketika ingin mencolok wakil-wakil rakyat. Hampir 99%
tidak saya ketahui baik sepak terjang dalam dunia perpolitikan atau hanya
sekadar tahu nama saja pun tidak. Akhirnya saya tidak mecolok siapapun, hanya DPRD
yang saya colok, itupun karena saya
tahu beliau salah satu keluarga saya, tidak lebih. Mungkin pengalaman tersebut
menimpa para pembaca ? saya dengan lantang akan bilang “Ya!”.
Bukan rahasia umum lagi, jika ingin terpilih menjadi wakil rakyat (anggota
dewan) harus punya kantong tebal atau
tidak mereka harus memiliki jaringan yang luas -dikenal secara luas. Makanya,
artis-artis yang ikut dalam gegap gempita pesta demokrasi bisa dipastikan meluncur
mulus ke senayan. Atau tokoh-tokoh sampai putra putri kiai yang punya pesantren
yang berpengaruh di tempat mereka mengincar kursi anggota dewan juga berpeluang
besar untuk berhasil. Lah kita yang
tidak punya jaringan luas mengandalkan apa dong ? jelas pulus alias duit. Kok bisa ? ya tentu saja bisa. Karena semakin
banyak uang yang mereka keluarkan maka mereka akan mendapatkan nomor yang
relatif kecil dan mampu untuk memajang foto dimana-dimana. Loh loh apa hubungannya ? jelas ada hubungannya. Bisa dipastikan ketika
para calon legislatif mengantongi nomor yang kecil maka akan berada pada urutan
teratas. Dan kalian tahu sendiri jika para pemilih “awam” akan cenderung
memilih yang pertama mereka lihat. Itu dibuktikan dengan presentasi pemenang wakil-wakil
rakyat di pesta demokrasi tahun-tahun sebelumnya kebanyak berada para urutan
yang kecil atau orang yang punya jaringa luas. Dan ketika kita tidak punya
keduanya , gimana dong ? ya jalan pintasnya
adalah memajang tokoh-tokoh nasional seolah kita didukung langsung. Hebat kan ?
eitss.. belum tentu. Karena ada aturan baru nih
dari KPU soal pemasangan Foto Tokoh Nasional di alat-alat kampanye macam banner
atau pamflet.
Menurut Peraturan KPU (PKPU) No. 4 Tahun 2017. Pelarangan memasang
tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Soeharto, B J Habibi atau tokoh-tokoh yang
punya andil besar terhadap Republik Indonesia seperti Hadratus Syaikh K.H Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan. Bahkan foto
presiden dan wakil presiden -berarti Jokowi dan Jusuf Kalla- pun dilarang. Alasannya
? Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan “Sebab tokoh-tokoh seperti Sukarno dan
lainnya adalah para pendiri bangsa, tokoh nasional sehingga itu milik semua
rakyat, bukan sekelompok orang saja”. Selain alasan itu, hemat saya ada alasan
lain dalam pelarangan tersebut, yakni supaya tidak disalahgunakan. Nah lo.. kalo begitu mereka yang tidak
punya uang dan jaringan luas begimana
dong nasibnya ? oh tenang-tenang.. pelarangan tersebut hanya berlaku pada
tokoh-tokoh nasional, sehingga pemasangan foto Prabowo, Habib Rizieq atau
Prabowo tetap di bolehkan. Tapi...tapi, apa tidak malu wahai kalian calon wakil
rakyat ? Tabik !!
Lutfi Maulana Abdulah




Tidak ada komentar: